Evaluasi Keamanan Pangan 2011


Selama 2011, berbagai isu keamanan pangan banyak menghampiri industri pangan. Mulai dari susu bermelamin, Enterobacter sakazakii pada susu formula, nipagin pada mi instan, phthalat pada kemasan pangan dan cloudifier, hingga hebohnya kontaminasi EHEC di Eropa. Belum lagi permasalahan klasik, yang terutama banyak dialami industri kecil menengah.Kejadian-kejadian tersebut sempat menimbulkan kepanikan bagi konsumen, terutama dengan semakin mudahnya informasi tersebar melalui berbagai sarana media. Apalagi bila tanpa diikuti oleh komunikasi risiko yang baik.

Menurut Kepala Badan POM RI, Dra. Kustantinah Apt MApp Sc, berdasarkan evaluasikeamanan pangan 2011, dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh pihaknya bersama instansi terkait, masih banyak ditemukan pangan yang belum memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. “Dari survei yang dilakukan oleh Badan POM RI bersama para stakeholder, kita masih sering menemukan produk pangan yang belum terdaftar, kadaluwarsa, bahkan sudah rusak,” tutur Kustantinah. Namun demikian, Kustantinah mengungkapkan bahwa temuan tersebut sudah banyak berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. “Contohnya pada jajanan anak sekolah, dari 44% temuan, kini sudah turun 30%. Semoga ke depannya bisa semakin diminimalkan, walau tidak mungkin menjadi 0%,” tambah Kustantinah.

 

Untuk itu, Kustantinah menekankan pentingnya pembinaan yang lebih serius terhadap industri rumah tangga. “Sebagian besar industri pangan Indonesia masih berupa industri rumah tangga, dan mereka sangat berkontribusi terhadap perekonomian.”
Hal senada juga diungkapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan POM RI, Dr. Roy Sparringa. Menurutnya, industri rumah tangga masih memiliki tantangan besar dalam keamanan pangan. “Permasalahan utama yang mereka hadapi adalah penyalahgunaan bahan berbahaya yang ditambahkan ke dalam pangan, penambahan bahan tambahan pangan yang berlebihan, dan kontaminasi kimia serta mikrobiologi akibat rendahnya kondisi sanitasi,” papar Roy. Selain itu, beberapa produk berisiko yang seharusnya didaftarkan ke Badan POM RI dengan nomor MD, justru hanya didaftarkan ke Dinas Kesehatan dengan nomor PIRT. Inspektor keamanan pangan daerah yang diharapkan dapat membantu pun belum termanfaatkan secara optimal. Belum lagi masih banyaknya Pemerintah Daerah yang kurang memiliki kepedulian untuk menyediakan infrastruktur dan sumber daya dalam mendukung dan mengontrol keamanan pangan tingkat industri rumah tangga (IRT).
 
Selama 2001 hingga 2010, Badan POM RI mencatat bahwa kasus luar biasa (KLB) sebagian besar masih diakibatkan oleh pangan rumah tangga (45%), pangan jasa boga (21%), dan pangan olahan (16%). Berkaitan dengan hal tersebut, Roy menyayangkan keterbatasan data yang tersedia. “Hal ini karena pemerintah daerah masih hanya fokus pada upaya penyembuhan dan kurang menelusuri penyebabnya.” Akibatnya banyak KLB akibat pangan yang tidak terlaporkan, termasuk akibat tidak tersedianya sampel.
 
Selain itu, Roy juga menggaris bawahi isu lain yang cukup menjadi perhatian Badan POM RI. Antara lain peredaran pangan yang belum teregistrasi, terutama pangan impor ilegal dan iklan pangan yang tidak sesuai dengan peraturan atau saling mendiskreditkan.
 
Roadmap keamanan pangan
 
Tantangan keamanan pangan yang semakin kompleks, membutuhkan sinergisme yang kuat antara pemerintah, produsen, dan konsumen. Produsen memiliki tanggung jawab terhadap keamanan produk yang diproduksinya, dan pemerintah akan melakukan pengawasan terhadap hal tersebut. Sementara itu, konsumen dituntut menjadi lebih cerdas dengan memilih produk yang bermutu dan aman.
 
Guna menuju tersedianya pangan yang sehat -dimana konsumen akan terlindungi dan produk memiliki daya saing tinggi, maka Badan POM RI telah menyusun roadmap keamanan pangan. Menurut Roy, terdapat tiga tahapan dalam roadmap tersebut, yakni 1) membangun sistem keamanan pangan (hingga 2010), 2) mengoptimalkan pengawasan keamanan pangan, dengan memfokuskan komunikasi risiko (2011-2014), dan 3) menciptakan kemandirian keamanan pangan (2015-2019). “Dalam setiap
tahapan ada 5 grand strategy yang dikembangkan. Meliputi kelembagaan dan regulasi, pengembangan sumber daya, penguatan jejaring, pengawasan berbasis risiko, serta komunikasi risiko,” ujar Roy. Adanya roadmap tersebut, diharapkan dapat meningkatkan jaminan keamanan pangan secara terus menerus,
sehingga tercipta kemandirian dan daya saing yang kokoh. Targetnya roadmap tersebut dapat tercapai pada 2019.Hendry Noer F.
 

 

(FOODREVIEW INDONESIA Edisi Januari 2012)

Artikel Lainnya

  • Jun 20, 2018

    Regulasi produk seasoning di Indonesia

    Produk seasoning yang termasuk ke dalam kategori pangan 12.0 meliputi garam,  rempah, sup, saus, salad, dan protein yang telah diatur di dalam Peraturan Kepala BPOM No. 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan 01.0 ñ 16.0.  kategori produk seasoning tersebut merupakan jenis bahan-bahan yang sering ditambahkan pada pangan olahan. Untuk itu, pangan olahan yang mengandung produk seasoning juga sangat perlu memenuhi beberapa poin yang menjadi konsentrasi baik pihak produsen, konsumen, maupun pemerintah dalam pengawasan.  Beberapa poin tersebut adalah keamanan yang meliputi bahan tambahan pangan (BTP), bahan baku, cemaran, bahan penolong, dan kemasan pangan; mutu, gizi, label, dan iklan.  ...

  • Jun 19, 2018

    Praktek higiene dan sanitasi dalam penanganan susu segar

    Berdasarkan standar kualitas susu segar (SNI 31411:2011) jumlah mikroba maksimum yang diperbolehkan adalah 1 juta koloni per mililiter (10 CFU/mL). Oleh sebab itu, susu segar pada umumnya akan mengalami kerusakan setelah 4-5 jam pada suhu kamar. Untuk menghasilkan susu segar dengan angka mikroba yang rendah harus dimulai dengan praktek higiene dan sanitasi yang baik sebelum pemerahan, saat pelaksanaan pemerahan, hingga penanganan pasca pemerahan. Pada waktu masih di dalam tubuh dan ambing ternak yang sehat, susu masih dalam keadaan steril. Kontaminasi mikroba di dalam susu terjadi pada saat proses pemerahan, yaitu berasal kulit tubuh ternak khususnya bagian seputar ambing dan puting, dari tangan pemerah, dari wadah/ peralatan penampungan susu, dan lingkungan tempat pemerahan. ...

  • Jun 18, 2018

    Potensi pemanfaatan peptida bioaktif dalam produk susu

    Meningkatnya perhatian akan hubungan asupan pangan terhadap kesehatan membuat konsumen menginginkan produk pangan yang bisa bermanfaat dalam mencegah  munculnya penyakit serta secara sinergi meningkatkan status kesehatan. Protein merupakan salah satu zat gizi utama yang terdapat dalam asupan harian dan di samping  perannya dalam menyuplai gizi, protein juga mempunyai komponen fungsional yang memiliki fungsi positif bagi tubuh, yaitu berupa peptida bioaktif (bioactive peptide). ...

  • Jun 15, 2018

    Perancangan proses pengolahan susu untuk mengantisipasi ancaman foodborne pathogen

    Penyakit yang disebabkan oleh patogen (foodborne pathogen) masih menjadi permasalahan hampir di seluruh negara secara global. Penyakit  tersebut paling sering disebabkan oleh mikrobiologi seperti bakteri dan metabolitnya serta virus dan toksinnya.  ...

  • Jun 14, 2018

    Penggunaan laktoperoksidase untuk pengawetan susu segar

    Dewasa ini telah dikembangkan suatu metode pengawetan susu segar dengan cara mengaktifkan enzim laktoperoksidase (LPO) yang secara alami sudah ada di dalam susu. LPO merupakan salah satu dari puluhan jenis enzim di dalam susu segar dengan berat molekul berukuran sedang (78.000 Dalton) dan mengandung karbohidrat sekitar 10%. Di samping ada di dalam susu segar, LPO juga ditemukan pada cairan tubuh hewan mamalia dan manusia, seperti pada saliva dan kolostrum. Metode pengaktifan LPO untuk pengawetan susu segar dikenal dengan sebutan lactoperoxydase-system atau sistem laktoperoksidase (Sistem-LPO). Aktifnya LPO di dalam susu dapat menghasilkan efek antibakteri pada susu segar (Legowo et al., 2009). ...