Sertifikasi Halal: Sinergi Kementerian Agama dan MUI



Halal telah menjadi salah satu nilai tambah dari sebuah produk pangan di samping aspek mutu dan keamanan pangan yang merupakan kepuasan dan kebutuhan konsumen. Berdasarkan data dari Global State of Islam Economic (2013), proyeksi laju permintaan terhadap produk halal sebesar 9% per tahun. Sehingga diperkirakan pada 2019 nilai produk halal mencapai US$ 3,7 triliun. 

Sektor pertanian, termasuk pangan, menempati posisi kedua dalam potensi pasar halal setelah produk kosmetik. Kebijakan halal di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang no. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam UU tersebut disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertikat halal. “Sehingga sertikasi halal bukan lagi menjadi hal yang bersifat voluntary, namun telah menjadi perintah (mandatory),”  tutur Muti Arintawati, Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam Seminar Food Safety Packaging yang diselenggarakan di Jakarta pada 24 November 2016 lalu.

Berdasarkan UU JPH, maka diharapkan 5 tahun setelah pengesahannya yaitu pada 2019 nanti, semua pelaku usaha industri pangan sudah menerapkan sertifikasi halal. Dalam pelaksanaan sertifikasi halal, Kementerian Agama (Kemenag) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemenag membentuk badan yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai koordinator pusat sertifikasi halal. Di sisi lain, MUI dalam hal ini mempunyai dua peran yang terbagi dalam sidang fatwa MUI dan LPPOM MUI.  Sidang Fatwa MUI berwenang memutuskan halal atau tidaknya suatu produk, setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan oleh auditor. Sedangkan, LPPOM MUI berperan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel produk.Jadi, Kemenag dan MUI menjadi satu kesatuan kerja dalam alur proses sertifikasi halal. Saat ini BPJPH sedang dibentuk, dengan menentukan struktur anggota di dalamnya, sehingga diharapkan pada 2017 nanti BPJPH dapat berjalan sesuai perannya. Fri-29

Artikel Lainnya

  • Jun 20, 2018

    Regulasi produk seasoning di Indonesia

    Produk seasoning yang termasuk ke dalam kategori pangan 12.0 meliputi garam,  rempah, sup, saus, salad, dan protein yang telah diatur di dalam Peraturan Kepala BPOM No. 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan 01.0 ñ 16.0.  kategori produk seasoning tersebut merupakan jenis bahan-bahan yang sering ditambahkan pada pangan olahan. Untuk itu, pangan olahan yang mengandung produk seasoning juga sangat perlu memenuhi beberapa poin yang menjadi konsentrasi baik pihak produsen, konsumen, maupun pemerintah dalam pengawasan.  Beberapa poin tersebut adalah keamanan yang meliputi bahan tambahan pangan (BTP), bahan baku, cemaran, bahan penolong, dan kemasan pangan; mutu, gizi, label, dan iklan.  ...

  • Jun 19, 2018

    Praktek higiene dan sanitasi dalam penanganan susu segar

    Berdasarkan standar kualitas susu segar (SNI 31411:2011) jumlah mikroba maksimum yang diperbolehkan adalah 1 juta koloni per mililiter (10 CFU/mL). Oleh sebab itu, susu segar pada umumnya akan mengalami kerusakan setelah 4-5 jam pada suhu kamar. Untuk menghasilkan susu segar dengan angka mikroba yang rendah harus dimulai dengan praktek higiene dan sanitasi yang baik sebelum pemerahan, saat pelaksanaan pemerahan, hingga penanganan pasca pemerahan. Pada waktu masih di dalam tubuh dan ambing ternak yang sehat, susu masih dalam keadaan steril. Kontaminasi mikroba di dalam susu terjadi pada saat proses pemerahan, yaitu berasal kulit tubuh ternak khususnya bagian seputar ambing dan puting, dari tangan pemerah, dari wadah/ peralatan penampungan susu, dan lingkungan tempat pemerahan. ...

  • Jun 18, 2018

    Potensi pemanfaatan peptida bioaktif dalam produk susu

    Meningkatnya perhatian akan hubungan asupan pangan terhadap kesehatan membuat konsumen menginginkan produk pangan yang bisa bermanfaat dalam mencegah  munculnya penyakit serta secara sinergi meningkatkan status kesehatan. Protein merupakan salah satu zat gizi utama yang terdapat dalam asupan harian dan di samping  perannya dalam menyuplai gizi, protein juga mempunyai komponen fungsional yang memiliki fungsi positif bagi tubuh, yaitu berupa peptida bioaktif (bioactive peptide). ...

  • Jun 15, 2018

    Perancangan proses pengolahan susu untuk mengantisipasi ancaman foodborne pathogen

    Penyakit yang disebabkan oleh patogen (foodborne pathogen) masih menjadi permasalahan hampir di seluruh negara secara global. Penyakit  tersebut paling sering disebabkan oleh mikrobiologi seperti bakteri dan metabolitnya serta virus dan toksinnya.  ...

  • Jun 14, 2018

    Penggunaan laktoperoksidase untuk pengawetan susu segar

    Dewasa ini telah dikembangkan suatu metode pengawetan susu segar dengan cara mengaktifkan enzim laktoperoksidase (LPO) yang secara alami sudah ada di dalam susu. LPO merupakan salah satu dari puluhan jenis enzim di dalam susu segar dengan berat molekul berukuran sedang (78.000 Dalton) dan mengandung karbohidrat sekitar 10%. Di samping ada di dalam susu segar, LPO juga ditemukan pada cairan tubuh hewan mamalia dan manusia, seperti pada saliva dan kolostrum. Metode pengaktifan LPO untuk pengawetan susu segar dikenal dengan sebutan lactoperoxydase-system atau sistem laktoperoksidase (Sistem-LPO). Aktifnya LPO di dalam susu dapat menghasilkan efek antibakteri pada susu segar (Legowo et al., 2009). ...