Regulasi dan Pengawasan Produk Susu





Menyambut Hari Susu Nusantara, FOODREVIEW INDONESIA bekerja sama dengan SEAFAST Center IPB kembali menyelenggarakan Seminar bertajuk "Problem Solving in Dairy Industry", pada 5 Juni lalu di IPB International Convention Center Bogor. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Standardisasi Produk Pangan Badan POM RI -Ir. Tetty H. Sihombing, MP., menyebutkan bahwa susu merupakan produk yang dianggap istimewa. Salah satunya terbukti dengan masukya susu dalam konsep 4 sehat 5 sempurna. "Berdasarkan definisinya, susu diartikan sebagai produk yang diperoleh dari ambing sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan hewan ternak lainnya," kata Tetty. Menurutnya, beberapa parameter karakteristik dasar terkait susu yang diatur dalam buku Kategori Pangan adalah kadar lemak susu, total padatan bukan lemak, bebas kolustrum (susu segar), dan uji reduktase (untuk susu pasteurisasi, UHT, dan steril).

 


Mengingat susu merupakan produk yang mudah rusak dan berisiko tinggi, produk susu yang peruntukannya khusus, seperti untuk bayi dan anak, harus diproduksi pada fasilitas yang menerapkan sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). "Selain itu, permohonan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga juga tidak dapat dipenuhi untuk produk susu," ungkap Tetty. Namun masih memungkinkan untuk produk pangan yang hanya menggunakan perisa susu.

 


Saat ini, susu di Indonesia diolah menjadi berbagai macam produk. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.23.3644 tentang Kategori Pangan, susu bisa berada dalam Kategori Pangan 01.0 atau di 13.0. Produk yang tergolong dalam Kategori 01.0 adalah produk-produk susu dan analognya. Contohnya adalah susu UHT (Ultra High Temperature) yang didefinisikan sebagai produk susu cair yang diperoleh dari susu segar atau susu rekonstitusi atau susu rekombinasi yang disterilkan pada suhu tidak kurang dari 135C selama 2 detik dan dikemas segera dalam kemasan yang steril secara aseptis. Susu UHT tersebut memiliki karakteristik dasar kadar lemak susu tidak kurang dari 3%; total padatan bukan-lemak tidak kurang dari 8%, dan uji reduktase dimana warna biru metilen tidak hilang dalam waktu kurang dari 5 jam.

 


Sebagaimana produk pangan lainnya, Badan POM RI juga melakukan pre market evaluation dan post market control untuk produk susu. Menurut Tetty, temuan yang sering didapatkan antara lain adalah Tidak memelihara penerapan CPPOB (GMP), buruknya penanganan selama penyimpanan dan ritel , klaim kesehatan yang berlebihan (tidak sesuai regulasi), label yang berbeda dengan rancangan label yang disetujui pada saat pendaftaran, iklan yang tidak sesuai, produk kedaluwarsa , dan produk rusak/busuk.

 


Seminar FOODREVIEW INDONESIA tersebut juga menghadirkan beberapa Pembicara, diantaranya adalah Prof. Dr. Nuri Andarwulan (SEAFAST Center IPB), Prof. Dedi Fardiaz (SEAFAST Center IPB), Prof. Ratih Dewanti Hariyadi (SEAFAST Center IPB), Daniel Arif Budiman, MSc. (PT Kevin Chemindo Anugerah), Rismalia, M.Biomed. (PT 3M Indonesia), dan Steven Chandra (LEAP Machinery). Materi Seminar dapat diunduh di sini.

Artikel Lainnya

  • Feb 05, 2023

    Pertimbangan Penggunaan Bahan Tambangan Pangan

    Pada dasarnya, penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) hanya digunakan pada produk pangan jika benar-benar diperlukan secara teknologi. BTP tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi syarat, cara kerja yang bertentangan dengan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) dan kerusakan pangan. Penambahan BTP pada produk pangan memiliki beberapa tujuan seperti membentuk pangan, memberikan warna, meningkatkan kualitas pangan, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, meningkatkan stabilitas, dan mengawetkan pangan. ...

  • Feb 04, 2023

    CODEX UPDATE: Adopsi Standar Keamanan Baru

    Akhir tahun 2022 yang lalu telah diselenggarakan Sidang Komisi Codex Alimentarius ke-45 (CAC45), yang terdiri dari sidang pleno dari 21-25 November 2022 (secara daring dan luring), dan dilanjutkan adopsi laporan sidang pada pada 12- 13 Desember 2022 (secara daring). Secara umum dapat dilaporkan bahwa sidang Komisi Codex Alimentarius telah berhasil mengadopsi berbagai standar keamanan pangan baru. Standar baru tersebut terdiri dari teks pedoman, kode praktik, stantard komoditas, batas maksimum residu pestisida dam batas maksimum kontaminan. Disamping itu, CAC45 juga menyepakati beberapa pekerjaan baru untuk pengembangan standar/teks lainnya. Uraian lebih detail dan lengkap dapat diperoleh di laman: https://bit.ly/CAC45meetingdetail ...

  • Feb 03, 2023

    Pentingnya Pengendalian Rempah-Rempah

    Rempah-rempah memiliki potensi bahaya yang tidak bisa disepelekan begitu saja. Pengendalian harus dimulai dari budidaya tanaman rempah yang sudah menerapkan prinsip good practices. Titik kritisnya adalah pengendalian kelembapan udara karena dengan kelembapan yang tinggi maka pada umumnya mikroba akan lebih mudah tumbuh. Proses pengeringan juga merupakan proses yang sangat penting dalam penanganan pascapanen rempah-rempah. Manajemen keamanan pangan yang komprehensif yang meliputi good hygiene practices (GHP), good manufacturing practices (GMP) dan hazard analysis and critical control points (HACCP), harus diaplikasikan dengan konsisten.  ...

  • Feb 02, 2023

    Kontaminasi Mikroba pada Rempah-Rempah

    Rempah-rempah sebagai contoh adalah pala yang merupakan komoditas ekspor unggulan karena Indonesia termasuk salah satu negara produsen dan pengekspor biji dan fuli pala terbesar dunia. Pala merupakan media yang cocok untuk pertumbuhan kapang, bila kandungan air dan kelembapan lingkungan tidak dijaga dengan baik. Kapang yang dapat tumbuh di pala tidak saja dari jenis kapang perusak tetapi juga kapang toksigenik. Di antara kapang toksigenik yang dijumpai pada pala adalah Aspergillus flavus penghasil aflatoksin. Alfatoksin utamanya dari jenis B1 merupakan mikotoksin yang paling toksik di antara beberapa mikotoksin yang dikenal mengontaminasi pangan.  ...

  • Feb 01, 2023

    Peningkatan Kualitas dan Keamanan Rempah & Bumbu

    Upaya peningkatan ekspor rempah dan bumbu tentunya harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keamanan rempah dan bumbu. Permasalahan kualitas dan keamanan rempah dan bumbu dapat diamati sejak prapanen sampai dengan pascapanen, sehingga hal ini membutuhkan penanganan yang komprehensif sepanjang rantai pangan pengolahan tersebut. Rempah-rempah yang tidak tertangani dengan baik rentan terhadap kontaminasi mikroba yang dapat menyebabkan kerusakan maupun penyebab foodborne disease. Hal ini menunjukkan perhatian dan penanganan yang serius perlu dilakukan terhadap bahaya bersumber mikroba tersebut beserta toksin yang dihasilkannya. ...