Sejarah panjang BBIA dimulai ketika Pemerintah Belanda mendirikan Bureau voor Landbouw en Handal-analyse pada 1909. Kemudian selama perjalanannya lembaga tersebut mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya berubah menjadi Chemical Research Institute pada 1934, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Hasil Pertanian (BBPPIHP) pada 1980 (mulai menjadi bagian dari Departemen Perindustrian), dan akhirnya pada 2002 menjadi Balai Besar Industri Agro (BBIA).
BBIA kini dipimpin oleh pejabat setingkat eselon 2 (Kepala Balai), dibantu oleh lima pejabat eselon 3 yang masing-masing membawahi Pengembangan Jasa Teknis; Tata Usaha; Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi; Pelatihan, Konsultasi dan Alih Teknologi; serta Sarana Riset.
Visi dari BBIA adalah menjadi institusi yang profesional, mandiri dan terkemuka dalam memberikan jasa pelayanan teknis kepada industri agro serta unggul di bidang 
komponen aktif bahan alami komoditas agro. Sejak 2009, BBIA resmi menjadi Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Perindustrian. “Dengan statusnya sebagai BLU, selain dari dana pemerintah, kami juga harus mampu mencari dana sendiri,” ujar Kepala Bidang Pengembangan Jasa Teknis BBIA, Ir. S. Wuri Handono, M.Sc. beberapa waktu lalu ketika ditemui di kantornya. Namun demikian, bukan berarti kegiatan yang dilakukan BBIA murni 100% profit oriented. “Sebagai lembaga pemerintah, kami tetap berkewajiban mengabdi kepada masyarakat,” tambah Wuri. Sehingga, tidak aneh jika biaya pelayanan dan jasa yang diberikan BBIA tidak semahal lembaga swasta. “Setiap tarif jasa sudah ada peraturannya. Jadi kami tidak bisa menetapkannya secara sembarangan,” tambah Wuri. Biaya yang murah tersebut diperoleh karena adanya subsidi dari pemerintah.
komponen aktif bahan alami komoditas agro. Sejak 2009, BBIA resmi menjadi Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Perindustrian. “Dengan statusnya sebagai BLU, selain dari dana pemerintah, kami juga harus mampu mencari dana sendiri,” ujar Kepala Bidang Pengembangan Jasa Teknis BBIA, Ir. S. Wuri Handono, M.Sc. beberapa waktu lalu ketika ditemui di kantornya. Namun demikian, bukan berarti kegiatan yang dilakukan BBIA murni 100% profit oriented. “Sebagai lembaga pemerintah, kami tetap berkewajiban mengabdi kepada masyarakat,” tambah Wuri. Sehingga, tidak aneh jika biaya pelayanan dan jasa yang diberikan BBIA tidak semahal lembaga swasta. “Setiap tarif jasa sudah ada peraturannya. Jadi kami tidak bisa menetapkannya secara sembarangan,” tambah Wuri. Biaya yang murah tersebut diperoleh karena adanya subsidi dari pemerintah.
Saat ini setidaknya ada enam layanan jasa yang disiapkan BBIA untuk memenuhi kebutuhan industri agro, termasuk industri pangan. Keenam layanan jasa tersebut antara lain pengujian, kalibrasi, riset, sertifikasi, konsultansi, dan pelatihan. Kesemua layanan tersebut dijalankan secara profesional dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, dan didukung oleh peralatan yang modern.
Menjawab kebutuhan industri
Layanan jasa yang disediakan BBIA merupakan jawaban atas kebutuhan industri, diantaranya kebutuhan akan pengembangan produk, pengujian, jaminan mutu, pelatihan, dan sertifikasi. “Bahkan jasa pengujian kami memiliki variasi dan jenis pengujian yang terlengkap di Indonesia. Dan saat ini, bidang tersebut menjadi backbone bagi BBIA dan sudah diakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional),” kata Wuri.
Sementara itu, untuk sertifikasi BBIA memiliki empat lembaga sertifikasi yang juga telah terakreditasi oleh KAN, yakni ABIQA (Agro-Based Industry Quality Assurance), ABI-Pro (Agro-Based Industry Product Certification), ABI-HACCP (Agro-Based Industry HACCP System Certification), dan ABITIS (Agro-Based Industry Technical Inspection Services).
Dalam pengembangan produk dan alih teknologi, BBIA juga melakukan inovasi. Beberapa diantaranya adalah penggunaan teknologi nano pada produksi jus buah, modified cassava, biomass sebagai sumber energi, dan lainnya.
Terus melakukan inovasi
Walau baru setahun beralih menjadi BLU, namun BBIA telah mencatat prestasi yang luar biasa. Menurut Wuri, dari Sembilan balai besar yang berada di bawah Kementerian Perindustrian, BBIA-lah yang mencatat pendapatan terbesar.
Namun demikian, bukan berarti pihaknya puas diri. BBIA terus berusaha melakukan inovasi untuk mengoptimalkan pelayanan kepada industri. “Salah satunya adalah dengan menerapkan single window untuk menyederhanakan dan mempermudah pelayanan,” ujar Wuri. Selain itu, dalam waktu dekat pihaknya juga berencana untuk menerapkan e-sertifikasi. “Dengan sistem ini, industri yang melakukan sertifikasi dapat mengetahui perkembangan terkini proses yang sedang berjalan secara online,” tutur Wuri.
oleh : Hendry Noer F.
(FOODREVIEW INDONESIA Edisi Februari 2011)