Perkembangan Non Tariff Measures Uni Eropa dan Indonesia


 

Semua ketentuan/peraturan yang ada diperlakukan sama terhadap perusahaan/produsen di Uni Eropa dan eksportir ke Uni Eropa. Non Tariff Measures di Uni Eropa dapat berupa licencing (perijinan) dan kuota, persyaratan teknis (CE Mark), standar organisasi Eropa, REACH, SPS (Undang-Undang Pangan), standar phytosanitary (residu pestisida dan kesehatan tumbuhan), dan ketentuan khusus untuk GMO. Terhadap produk tertentu seperti kendaraan bermotor, kimia, bahan makanan, kosmetika, kristal, kayu, tekstil dan alas kaki diberlakukan Peraturan Uni Eropa yang spesifikasi teknis diterapkan sangat detil berikut persyaratan pengujiannya.
 
Non Tariff Measures di Uni Eropa meliputi : (a) Ketentuan/directives yang menetapkan persyaratan penting untuk keselamatan, kesehatan dan perlindungan terhadap lingkungan, (b) Prosedur conformity assessment proporsional sesuai dengan tingkat risiko (risiko rendah hanya memerlukan pernyataan dari perusahaan sedangkan risiko tinggi memerlukan inspeksi dari pihak ketiga, sertifikasi dan pengujian, (c) Ketentuan untuk mencantumkan CE Marking yang memperbolehkan peredaran barang (diproduksi atau di impor ke Uni Eropa). Uni Eropa membatasi intervensi pemerintah hanya terhadap hal-hal yang penting. Sistem keamanan pangan Uni Eropa pada awalnya memiliki standar aturan yang berbeda. Pendekatan terintegrasi Uni Eropa untuk keamanan pangan dan kesehatan hewan/tumbuhan berdasarkan penilaian risiko yang berkelanjutan, mencakup seluruh rantai makanan. Tanggung jawab untuk keamanan pangan ditujukan pada industri, produsen dan pemasok serta transportasi yang dapat ditelusuri keseluruhan rantai pangan. Uni Eropa telah menerapkan sistem harmonisasi untuk produk impor makanan asal hewan dan hewan hidup, tumbuhan dan produk tumbuhan dari Negara di luar Uni Eropa dan ketentuan yang ada sesuai dengan WTO rules.
 
Non Tariff Measures di Indonesia antara lain proses penyusunan peraturan yang tidak transparan, persiapan Implementasi (pedoman dan kapasitas laboratorium), hambatan perdagangan (ex. SNI), custom valuation, pengendalian impor, standar yang tidak sesuai dengan standar internasional, perijinan yang beragam dan prosedur registrasi yang panjang. Bantuan Uni Eropa kepada Indonesia antara lain perdagangan dan investasi merupakan prioritas Indonesia dan Uni Eropa.
 
Proyek yang dikerjakan antara lain: EU-Indonesia trade support programme II kontribusi untuk PNPM, fasilitas kerjasama perdagangan Indonesia dan Uni Eropa yang membantu komunitas sipil Indonesia. Perdagangan global setelah adanya WTO mengakibatkan adanya harmonisasi tariff bea masuk, hambatan non tariff dan pesyaratan pembeli.
 
Hambatan non tariff – hambatan teknis meliputi: (a) standard sanitary dan phytosanitary - residu pestisida, kebersihan pangan dan standar sanitasi, (b) spesifikasi teknis – standar proses, standar produk dan standar teknis, dan (c) persyaratan informasi – standar label, pengendalian terhadap klaim sukarela. Referensi standar pangan antar lain Codex Alimentarius Commision (CAC), standar pangan dari negara pengimpor, dan standar dari importir/pembeli. FRI-27  


(FOODREVIEW INDONESIA Edisi Januari 2011)

Artikel Lainnya

  • Feb 05, 2023

    Pertimbangan Penggunaan Bahan Tambangan Pangan

    Pada dasarnya, penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) hanya digunakan pada produk pangan jika benar-benar diperlukan secara teknologi. BTP tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi syarat, cara kerja yang bertentangan dengan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) dan kerusakan pangan. Penambahan BTP pada produk pangan memiliki beberapa tujuan seperti membentuk pangan, memberikan warna, meningkatkan kualitas pangan, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, meningkatkan stabilitas, dan mengawetkan pangan. ...

  • Feb 04, 2023

    CODEX UPDATE: Adopsi Standar Keamanan Baru

    Akhir tahun 2022 yang lalu telah diselenggarakan Sidang Komisi Codex Alimentarius ke-45 (CAC45), yang terdiri dari sidang pleno dari 21-25 November 2022 (secara daring dan luring), dan dilanjutkan adopsi laporan sidang pada pada 12- 13 Desember 2022 (secara daring). Secara umum dapat dilaporkan bahwa sidang Komisi Codex Alimentarius telah berhasil mengadopsi berbagai standar keamanan pangan baru. Standar baru tersebut terdiri dari teks pedoman, kode praktik, stantard komoditas, batas maksimum residu pestisida dam batas maksimum kontaminan. Disamping itu, CAC45 juga menyepakati beberapa pekerjaan baru untuk pengembangan standar/teks lainnya. Uraian lebih detail dan lengkap dapat diperoleh di laman: https://bit.ly/CAC45meetingdetail ...

  • Feb 03, 2023

    Pentingnya Pengendalian Rempah-Rempah

    Rempah-rempah memiliki potensi bahaya yang tidak bisa disepelekan begitu saja. Pengendalian harus dimulai dari budidaya tanaman rempah yang sudah menerapkan prinsip good practices. Titik kritisnya adalah pengendalian kelembapan udara karena dengan kelembapan yang tinggi maka pada umumnya mikroba akan lebih mudah tumbuh. Proses pengeringan juga merupakan proses yang sangat penting dalam penanganan pascapanen rempah-rempah. Manajemen keamanan pangan yang komprehensif yang meliputi good hygiene practices (GHP), good manufacturing practices (GMP) dan hazard analysis and critical control points (HACCP), harus diaplikasikan dengan konsisten.  ...

  • Feb 02, 2023

    Kontaminasi Mikroba pada Rempah-Rempah

    Rempah-rempah sebagai contoh adalah pala yang merupakan komoditas ekspor unggulan karena Indonesia termasuk salah satu negara produsen dan pengekspor biji dan fuli pala terbesar dunia. Pala merupakan media yang cocok untuk pertumbuhan kapang, bila kandungan air dan kelembapan lingkungan tidak dijaga dengan baik. Kapang yang dapat tumbuh di pala tidak saja dari jenis kapang perusak tetapi juga kapang toksigenik. Di antara kapang toksigenik yang dijumpai pada pala adalah Aspergillus flavus penghasil aflatoksin. Alfatoksin utamanya dari jenis B1 merupakan mikotoksin yang paling toksik di antara beberapa mikotoksin yang dikenal mengontaminasi pangan.  ...

  • Feb 01, 2023

    Peningkatan Kualitas dan Keamanan Rempah & Bumbu

    Upaya peningkatan ekspor rempah dan bumbu tentunya harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keamanan rempah dan bumbu. Permasalahan kualitas dan keamanan rempah dan bumbu dapat diamati sejak prapanen sampai dengan pascapanen, sehingga hal ini membutuhkan penanganan yang komprehensif sepanjang rantai pangan pengolahan tersebut. Rempah-rempah yang tidak tertangani dengan baik rentan terhadap kontaminasi mikroba yang dapat menyebabkan kerusakan maupun penyebab foodborne disease. Hal ini menunjukkan perhatian dan penanganan yang serius perlu dilakukan terhadap bahaya bersumber mikroba tersebut beserta toksin yang dihasilkannya. ...