Sebagaimana amanah Pasal 71 Undang- Undang 18 tahun 2012 tentang Pangan, bahwa ..”Setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga keamanan pangan terjamin”. Di mana keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Sebelum suatu bahan/komponen ditambahkan atau digunakan dalam proses produksi pangan harus dipastikan keamanannya dan sesuai dengan target yang diinginkan.
Pada umumnya negara mempunyai lembaga berwenang yang mengatur tentang keamanan bahan pangan/ingridien termasuk bahan tambahan pangan. Di Indonesia juga berlaku kondisi yang sama, di mana berdasarkan Undang-Undang Pangan terdapat dua lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi mandat terkait pengawasan keamanan pangan yaitu Badan Pangan Nasional dan Badan POM. Terdapat pembagian kewenangan di antara kedua lembaga tersebut, di mana Badan Pangan Nasional diamanahkan untuk pengawasan pangan segar, sedangan Badan POM diamanahkan untuk pengawasan pangan olahan.
Lebih lengkapnya silakan baca secara langsung FoodReview Indonesia edisi September 2022: Sustainable Food Ingredients dengan fitur digital interaktif yang dapat diakses pada https://bit.ly/friseptember22online
Tidak mau ketinggalan setiap edisinya?
Daftar langsung untuk berlangganan (GRATIS) https://bit.ly/FRIDIGITAL
Gabung dan lengkapi koleksi majalah FoodReview:
Newsletter: http://bit.ly/fricommunity
Search FOODREVIEW on TOKOPEDIA & SHOPEE
#foodreviewindonesia #foodscience #foodtechnology #ilmupangan #teknologipangan #industripangan #food #pangan #new #issue #out #magazine #foodindustry #foodbeverage #sustainable #food #ingredients #ingridien #pangan #berkelanjutan