Kedaulatan dan Kebijakan Pangan, Poin Utama UU Pangan No. 18 Tahun 2012




DPR telah mengesahkan undang-undang pangan yang baru, yakni UU Pangan No. 18 tahun 2012. Pasal 2 dalam undang-undang pangan ini menyebutkan prinsip atau asas penyelenggaraan pangan di Indonesia harus berdasarkan kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan, dan keadilan. Secara keseluruhan undang-undang pangan ini memaparkan tujuan utama negara adalah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap sumber-sumber pangan dari luar.

Hal-hal tersebut menjadi bahasan dalam acara “The Food Law 2012: Economic Cost Benefit Analysis and Other Consideration di Hotel Borobudur, Jakarta (20/3). Acara yang membahas implementasi UU Pangan No. 18, Tahun 2012 ini di gagas oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, didukung oleh USAID-SEADI (United State Agency International Development Support From Economic Analysis Development in Indonesia).

Menurut Achmad Suryana, Kepala Badan Ketahaan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, filosofi UU Pangan No. 18/2012 menitikberatkan pada dua hal yakni kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. “Dua poin ini harus dipandang sebagai keputusan, pendirian politik, ketetapan dan kebijakan Negara. Kebijakan ini nantinya digunakan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pangan (pertanian, peternakan, juga perikanan), dan memperkuat cadangan pangan nasional. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendukung petani kecil untuk siap menjadi pemasok yang berkualitas, “ jelas Achmad.

Mewakili lembaga parlemen Indonesia, DR. Ir. H SIswono Yudi Husodo, Anggota Komisi IV DPR RI menjelaskan bahwa arah kebijakan UU Pangan No. 18/2012 ini adalah agar tercapai kondisi kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Latar belakang perumusan undang-undang ini menurut Siswono ada beberapa hal, yakni karena persentase impor terhadap kebutuhan sosial yang makin meningkat, karena itu diangkat poin ‘self-suffiency’; neraca perdagangan Indonesia yang defisit; konsumsi protein per kapita yang masih rendah; dan harga pangan yang terus naik.

Pendekatan atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan yang disebutkan dalam UU Pangan No. 18/2012 akan memiliki dampak besar pada pasar makanan Indonesia. Misalnya, menempatkan swasembada pangan sebagai tujuan utama dalam UU Pangan, kemungkinan akan menghasilkan serangkaian kebijakan pangan yang bergeser jauh dari keterbukaan perdagangan pangan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal yang berkaitan dengan ekspor makanan (Pasal 34) dan impor pangan (pasal 36). Dalam Pasal 36 disebutkan bahwa impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Pasal ekspor-impor (Pasal 34-40) menyiratkan bahwa ekspor dan impor hanya dapat dilakukan setelah tercapainya keseimbangan pangan (surplus dan defisit). Sedangkan data untuk mendukung keseimbangan pangan (seperti misalnya daging sapi) jauh dari akurat. Ita

Artikel Lainnya

  • Feb 05, 2023

    Pertimbangan Penggunaan Bahan Tambangan Pangan

    Pada dasarnya, penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) hanya digunakan pada produk pangan jika benar-benar diperlukan secara teknologi. BTP tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi syarat, cara kerja yang bertentangan dengan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) dan kerusakan pangan. Penambahan BTP pada produk pangan memiliki beberapa tujuan seperti membentuk pangan, memberikan warna, meningkatkan kualitas pangan, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, meningkatkan stabilitas, dan mengawetkan pangan. ...

  • Feb 04, 2023

    CODEX UPDATE: Adopsi Standar Keamanan Baru

    Akhir tahun 2022 yang lalu telah diselenggarakan Sidang Komisi Codex Alimentarius ke-45 (CAC45), yang terdiri dari sidang pleno dari 21-25 November 2022 (secara daring dan luring), dan dilanjutkan adopsi laporan sidang pada pada 12- 13 Desember 2022 (secara daring). Secara umum dapat dilaporkan bahwa sidang Komisi Codex Alimentarius telah berhasil mengadopsi berbagai standar keamanan pangan baru. Standar baru tersebut terdiri dari teks pedoman, kode praktik, stantard komoditas, batas maksimum residu pestisida dam batas maksimum kontaminan. Disamping itu, CAC45 juga menyepakati beberapa pekerjaan baru untuk pengembangan standar/teks lainnya. Uraian lebih detail dan lengkap dapat diperoleh di laman: https://bit.ly/CAC45meetingdetail ...

  • Feb 03, 2023

    Pentingnya Pengendalian Rempah-Rempah

    Rempah-rempah memiliki potensi bahaya yang tidak bisa disepelekan begitu saja. Pengendalian harus dimulai dari budidaya tanaman rempah yang sudah menerapkan prinsip good practices. Titik kritisnya adalah pengendalian kelembapan udara karena dengan kelembapan yang tinggi maka pada umumnya mikroba akan lebih mudah tumbuh. Proses pengeringan juga merupakan proses yang sangat penting dalam penanganan pascapanen rempah-rempah. Manajemen keamanan pangan yang komprehensif yang meliputi good hygiene practices (GHP), good manufacturing practices (GMP) dan hazard analysis and critical control points (HACCP), harus diaplikasikan dengan konsisten.  ...

  • Feb 02, 2023

    Kontaminasi Mikroba pada Rempah-Rempah

    Rempah-rempah sebagai contoh adalah pala yang merupakan komoditas ekspor unggulan karena Indonesia termasuk salah satu negara produsen dan pengekspor biji dan fuli pala terbesar dunia. Pala merupakan media yang cocok untuk pertumbuhan kapang, bila kandungan air dan kelembapan lingkungan tidak dijaga dengan baik. Kapang yang dapat tumbuh di pala tidak saja dari jenis kapang perusak tetapi juga kapang toksigenik. Di antara kapang toksigenik yang dijumpai pada pala adalah Aspergillus flavus penghasil aflatoksin. Alfatoksin utamanya dari jenis B1 merupakan mikotoksin yang paling toksik di antara beberapa mikotoksin yang dikenal mengontaminasi pangan.  ...

  • Feb 01, 2023

    Peningkatan Kualitas dan Keamanan Rempah & Bumbu

    Upaya peningkatan ekspor rempah dan bumbu tentunya harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keamanan rempah dan bumbu. Permasalahan kualitas dan keamanan rempah dan bumbu dapat diamati sejak prapanen sampai dengan pascapanen, sehingga hal ini membutuhkan penanganan yang komprehensif sepanjang rantai pangan pengolahan tersebut. Rempah-rempah yang tidak tertangani dengan baik rentan terhadap kontaminasi mikroba yang dapat menyebabkan kerusakan maupun penyebab foodborne disease. Hal ini menunjukkan perhatian dan penanganan yang serius perlu dilakukan terhadap bahaya bersumber mikroba tersebut beserta toksin yang dihasilkannya. ...