Dampak Kenaikan Harga Minyak bagi Industri Plastik Hilir


 

Akibat kenaikan harga minyak, dampak langsung terhadap industri plastik hilir sangat nyata, yakni harga global bahan baku plastik PP dan PE melambung tinggi, harga dalam negeri saat ini telah mencapai level 2000 US$ dan pasokan dalam negeri juga langka, sehingga sangat susah untuk memenuhi kebutuhan industri plastik hilir. Hal tersebut dibahas dalam gathering Indonesia Packaging Federation (IPF) di Jakarta pada akhir Maret lalu. Acara yang dihadiri oleh para praktisi industri kemasan tersebut digelar di sela-sela penyelenggaraan pameran Indopack 2011 oleh Wahana Kemala Niaga Makmur (Wakeni).  Hadir dalam acara tersebut antara lain Kepala Bidang Kebijakan & Kepabeanan Cukai Eladirman, Sekretaris Direktorat Jenderal  Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan  Mardjoko, dan Ketua Umum GAPMMI Adhi Lukman, serta Kawasdal Bidang Industri, Dinas Perindustrian DKI  Jakarta Tambunan.
 Beberapa kesimpulan dari gathering IPF ini yakni:
 
  • Industri plastik hilir pada umumnya dan khusus bidang kemasan tidak dapat menaikkan harga produk jadi, sehingga sebagian besar terpaksa harus memangkas marjin sendiri. Padahal unsur biaya bahan baku berkisar 70-90% dari total cost
 
  • Kapasitas produsen domestik untuk PP dan PE hanya berkisar 40-60% dari kebutuhan, sehingga kekurangannya terpaksa impor. Namun, adanya peraturan pemerintah PMK 19/2009, menyebabkan harga bahan baku menjadi lebih mahal 15% dari negara-negara pesaing lainnya. Akibatnya harga dari produsen domestik tidak bersaing dan di sisi lain pasar dalam negeri menjadi tergerus. Peraturan tersebut kontraproduktif terhadap kinerja produsen plastik hulu tersebut, bahkan sebaliknya  memberikan keuntungan berlebih bagi pemasok luar negeri, karena mereka dapat menjual produknya ke Indonesia dengan harga yang lebih mahal.

 

  • Pelanggan perusahaan multinasional yang umumnya menerapkan centre manufacturing of excellence akan mengambil keputusan untuk memindahkan produksi SKU tertentu ke negara-negara tetangga lainnya -yang memiliki kemudahan dalam memperoleh  kemasan dengan harga lebih murah dan suplai lebih terjamin. Contohnya adalah di Thailand yang telah mempunyai integrated petrochemical complex, yang sangat mendukung perkembangan industri pemakai kemasan perusahaan multinasional dan pelaku industri plastik hilir dan kemasan di negara gajah putih tersebut.
 
Kalangan pelaku bisnis kemasan dalam negeri juga menuntut agar biji plastik impor sebaiknya   dibebaskan dari bea masuk untuk menunjang industri hilir, khususnya industri kemasan. Hal itu berarti mengharapkan agar PMK 19/2009 dibatalkan atau ditunda hingga industri plastik hulu bisa memenuhi kebutuhan kebutuhan dalam negeri. Selain agar industri pengguna kemasan dapat dilayani dengan kemasan yang kompetitif, juga kompetisi industri dapat berjalan lebih fair, dan siap dalam menghadapi arus bahan impor.
 
 
Oleh : Fri-08
 
 
(FOODREVIEW INDONESIA Edisi Mei 2011)

Artikel Lainnya

  • Feb 05, 2023

    Pertimbangan Penggunaan Bahan Tambangan Pangan

    Pada dasarnya, penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) hanya digunakan pada produk pangan jika benar-benar diperlukan secara teknologi. BTP tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi syarat, cara kerja yang bertentangan dengan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) dan kerusakan pangan. Penambahan BTP pada produk pangan memiliki beberapa tujuan seperti membentuk pangan, memberikan warna, meningkatkan kualitas pangan, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, meningkatkan stabilitas, dan mengawetkan pangan. ...

  • Feb 04, 2023

    CODEX UPDATE: Adopsi Standar Keamanan Baru

    Akhir tahun 2022 yang lalu telah diselenggarakan Sidang Komisi Codex Alimentarius ke-45 (CAC45), yang terdiri dari sidang pleno dari 21-25 November 2022 (secara daring dan luring), dan dilanjutkan adopsi laporan sidang pada pada 12- 13 Desember 2022 (secara daring). Secara umum dapat dilaporkan bahwa sidang Komisi Codex Alimentarius telah berhasil mengadopsi berbagai standar keamanan pangan baru. Standar baru tersebut terdiri dari teks pedoman, kode praktik, stantard komoditas, batas maksimum residu pestisida dam batas maksimum kontaminan. Disamping itu, CAC45 juga menyepakati beberapa pekerjaan baru untuk pengembangan standar/teks lainnya. Uraian lebih detail dan lengkap dapat diperoleh di laman: https://bit.ly/CAC45meetingdetail ...

  • Feb 03, 2023

    Pentingnya Pengendalian Rempah-Rempah

    Rempah-rempah memiliki potensi bahaya yang tidak bisa disepelekan begitu saja. Pengendalian harus dimulai dari budidaya tanaman rempah yang sudah menerapkan prinsip good practices. Titik kritisnya adalah pengendalian kelembapan udara karena dengan kelembapan yang tinggi maka pada umumnya mikroba akan lebih mudah tumbuh. Proses pengeringan juga merupakan proses yang sangat penting dalam penanganan pascapanen rempah-rempah. Manajemen keamanan pangan yang komprehensif yang meliputi good hygiene practices (GHP), good manufacturing practices (GMP) dan hazard analysis and critical control points (HACCP), harus diaplikasikan dengan konsisten.  ...

  • Feb 02, 2023

    Kontaminasi Mikroba pada Rempah-Rempah

    Rempah-rempah sebagai contoh adalah pala yang merupakan komoditas ekspor unggulan karena Indonesia termasuk salah satu negara produsen dan pengekspor biji dan fuli pala terbesar dunia. Pala merupakan media yang cocok untuk pertumbuhan kapang, bila kandungan air dan kelembapan lingkungan tidak dijaga dengan baik. Kapang yang dapat tumbuh di pala tidak saja dari jenis kapang perusak tetapi juga kapang toksigenik. Di antara kapang toksigenik yang dijumpai pada pala adalah Aspergillus flavus penghasil aflatoksin. Alfatoksin utamanya dari jenis B1 merupakan mikotoksin yang paling toksik di antara beberapa mikotoksin yang dikenal mengontaminasi pangan.  ...

  • Feb 01, 2023

    Peningkatan Kualitas dan Keamanan Rempah & Bumbu

    Upaya peningkatan ekspor rempah dan bumbu tentunya harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keamanan rempah dan bumbu. Permasalahan kualitas dan keamanan rempah dan bumbu dapat diamati sejak prapanen sampai dengan pascapanen, sehingga hal ini membutuhkan penanganan yang komprehensif sepanjang rantai pangan pengolahan tersebut. Rempah-rempah yang tidak tertangani dengan baik rentan terhadap kontaminasi mikroba yang dapat menyebabkan kerusakan maupun penyebab foodborne disease. Hal ini menunjukkan perhatian dan penanganan yang serius perlu dilakukan terhadap bahaya bersumber mikroba tersebut beserta toksin yang dihasilkannya. ...