LPPOM MUI Gaet 18.701 Perusahaan Tahun 2023

Per 6 Januari 2024, genap 35 tahun LPPOM MUI berkiprah dalam kemajuan industri halal di Indonesia. Sejak awal berdiri, LPPOM MUI mampu berkembang dengan sangat baik, meskipun memulai semuanya dari nol dengan fasilitas mandiri seadanya. Layanan pun terus menerus ditingkatkan demi mendorong program wajib halal yang dicanangkan pemerintah. Direktur LPPOM MUI, Muti Arintawati, menyampaikan hal ini dalam acara Media Gathering yang diselenggarakan pada 18 Januari 2024 di Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta.

Seperti telah diketuahi bersama, pemerintah telah menerapkan wajib sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) beserta turunannya. Dari regulasi tersebut terbagilah beberapa kategori produk beserta masa penahapannya. Kategori produk terdekat yang wajib sertifikasi halal adalah kategori makanan dan minuman, tepatnya pada 17 Oktober 2024 sudah wajib sertifikasi halal. Berkaitan dengan hal tersebut, data LPPOM MUI (Desember 2023) menyebutkan bahwa ada 31.754 perusahaan dengan 1.063.851 produk yang telah memiliki sertifikat halal.

Besarnya angka ini menjadi bukti nyata LPPOM MUI telah melakukan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan sangat baik. Berbagai layanan terus ditingkatkan hingga kini mampu bersaing secara global. Hal ini dibuktikan dengan jumlah perusahaan yang menjadi klien LPPOM MUI terus meningkat setiap tahunnya. Selama tahun 2023, LPPOM MUI telah menggaet 18.701 perusahaan, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya (2022) sejumlah 11.686 perusahaan.

Hingga saat ini, LPPOM MUI telah memiliki 1.001 auditor yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara untuk menyediakan layanan pemeriksaan sertifikasi halal yang mudah dan cepat, LPPOM MUI membuka kantor perwakilan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Untuk menembus pasar global, LPPOM MUI telah memiliki empat kantor perwakilan di luar negeri (1 di China, 1 di Taiwan, dan 2 di Korea).

Tak hanya itu, selama tahun 2023, LPPOM MUI banyak melakukan kerjasama fasilitasi sertifikasi halal dengan lebih dari 70 stakeholder halal, baik perbankan, instasi pemerintah, BUMN, dan swasta, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Sejumlah 8.250 pelaku UMK telah terfasilitasi sertifikasi halal melalui LPPOM MUI.

18 Hari Kerja, LPPOM MUI Jawab Tantangan Regulasi

Lama waktu penyelesaian pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan menjadi hal yang sangat menentukan pertimbangan perusahaan dalam melakukan sertifikasi halal. Oleh karena itu, hal ini menjadi poin penting yang terus ditingkatkan oleh LPPOM MUI sebagai LPH.

Dari aspek lama waktu pemeriksaan produk halal, LPPOM MUI menjawab tantangan yang tengah diberlakukan pemerintah. Saat ini rata-rata waktu penyelesaian pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan selama 18 hari kerja, yakni dalam negeri selama 17 hari kerja dan luar negeri selama 21 hari kerja. Lama waktu ini naik signifikan dibandingkan tahun 2022, yakni untuk dalam negeri 28 hari dan luar negeri selama 29 hari. Angka ini masuk dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah sudah mengatur lama waktu sertifikasi halal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Pada Pasal 72 dan 73 disebutkan bahwa pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan selama 15 hari sejak penetapan LPH diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan maksimal waktu perpanjangan 10 hari. Sedangkan untuk produk luar negeri selama 15 hari, dengan waktu perpanjangan 15 hari. Artinya, waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan dalam negeri maksimal 25 hari dan luar negeri maksimal 30 hari.

Tiga Jasa Ini Wajib Sertifikasi Halal

Banyak yang belum menyadari bahwa kewajiban sertifikasi halal ini tidak berhenti pada produk akhir makanan dan minuman. Seluruh produk dan jasa yang berkaitan erat dengan produk akhir makanan dan minuman juga wajib disertifikasi halal. Beberapa jasa yang berkaitan dengan sertifikais halal makanan dan minuman adalah jasa penyembelihan, jassa logistik, dan jasa kemasan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hasil kondisi RPH/TPH/Dinas Terkait Fungsi Peternakan (RPH/TPH/Dinas) yang masih aktif, menunjukkan bahwa jumlah RPH/TPH/Dinas di Indonesia adalah 1.690 yang tersebar di 34 provinsi. Sementara data LPPOM MUI, menyebutkan bahwa Rumah Potong Hewan/Ungas (RPH/U) yang sudah disertifikasi halal melalui LPH LPPOM MUI baru sebanyak 900 RPH/U. Adapun jasa logistik bersertifikat halal sejumlah 49 perusahaan, termasuk jasa distribusi dan jasa penyimpanan. Sementara jasa kemasan sebanyak 10 perusahaan.

Produk lainnya yang juga perlu disertifikasi halal adalah bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Salah satu contoh bahan tambahan pangan adalah flavor untuk memberikan rasa dan aroma yang menarik. “Pada dasarnya produk ini termasuk dalam kategori produk kimia, tapi karena menjadi salah satu bahan yang diperlukan dalam pembuatan produk makanan dan minuman, maka flavor menjadi produk yang wajib disertifikasi halal,” jelas Muti Arintawati.

Meski menghadapi banyak tantangan, pihaknya optimis target wajib halal yang dicanangkan pemerintah dapat terwujud bila terciptanya kerjasama yang baik antar-stakeholders. LPPOM MUI terus melakukan berbagai upaya peningkatan layanan dan program demi mendorong terwujudnya cita-cita Indonesia sebagai pusat industri halal dunia dan menjaga kualitas sertifikasi halal produk.

Urgensi Laboratorium dalam Produk Halal

Uji laboratorium menjadi satu hal yang penting dalam mendukung proses pemeriksaan kehalalan sebuah produk. Ada tiga prinsip yang diterapkan dalam sertifikasi halal. Pertama, memastikan bahwa semua bahan yang digunakan dalam proses produksi adalah halal​. Kedua, memastikan bahwa tidak terjadi kontaminasi bahan haram terhadap produk baik yang berasal dari peralatan produksi, pekerja maupun lingkungan produksi.​ Ketiga, memastikan bahwa proses produksi halal dapat berjalan berkesinambungan.​

“Meski begitu, tidak semua produk memerlukan analisa laboratorium. Adapun produk yang perlu dilakukan uji laboratorium seperti produk asal hewan/berpotensi tercemar babi, kandungan alkohol untuk produk tertentu, serta uji tembus air untuk produk sepert tinta pemilu dan kosmetika tertentu,” jelas Muti Arintawati.

Dalam acara Media Gathering ini, LPPOM MUI mengenalkan laboratorium LPPOM MUI dengan memberikan pengalaman langsung uji laboratorium kepada para wartawan dalam bentuk mini workshop uji DNA atau protein babi dan uji pola kulit hewan pada barang gunaan. Selain kedua uji tersebut, laboratorium LPPOM MUI memberikan layanan uji etanol, uji vegan, uji tembus air, dan sebagainya.

Mini workshop ini dapat terwujud berkat kerja sama yang baik antara LPPOM MUI dengan PT Biogen Scientific, sebuah perusahaan penyedia berbagai jenis peralatan uji laboratorium. Peralatan mikroskop stereo merek Leica yang didistribusikan oleh PT Biogen Scientific mampu memeriksa asal usul kulit hewan untuk barang gunaan. Ini ditunjang oleh ketajaman gambar, kemudahan pengoperasian, dan kualitas alat yang bagus.

Meski telah mencapai usia matang, LPPOM MUI tak pernah berpuas diri. Berbagai upaya, layanan, dan program terus ditingkatkan LPPOM MUI demi memberikan pelayanan terbaiknya untuk perusahaan dan masyarakat muslim dunia, khususnya Indonesia.