GAPMMI Menolak Kebijakan Pemerintah yang Bersifat Kontra Produktif




Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Franky Sibarani dalam acara Media Briefing di Jakarta Selasa lalu (21/1/2014) mengungkapkan ada beberapa kebijakan publik dari pemerintah sepanjang tahun 2013 yang kontra produktif terhadap daya saing industri.

Salah satu kebijakan tersebut yakni Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2013 mengenai kewajiban pelaku usaha pangan dalam hal Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Siap Saji dalam kemasannya. Menurut Franky, dengan pencantuman hal tersebut, seakan-akan menjadi warning atau peringatan bagi konsumen bahwa produk tersebut berbahaya, hal ini akan menjadi dis-insentif bagi industri juga konsumen. GAPMMI menyarankan pada pemerintah agar melakukan edukasi terhadap kosumen serta memperjelas mengenai definisi gula, garam dan lemak. Untuk memperjelas status Permenkes tersebut, di tahun 2014 Kementerian Kesehatan RI melalui Balai Litbang Kesehatan bekerja sama dengan BPOM dan GAPMMI akan melakukan Total Diet Study (TDS) dan Total Consumption Study. Hasil dari studi ini nantinya yang akan menjadi acuan terhadap tindakan yang dapat dilakukan terhadap industri serta untuk mengedukasi masyarakat agar terhindar dari risiko penyakit tidak menular.

Kebijakan lain yang memberatkan GAPMMI yakni Permentan No. 84 tahun 2013 tentang pemasukan karkas, jerohan, daging ke dalam wilayah Indonesia. kebijakan ini dinilai tidak fair, karena adanya dua pasal yang tidak harmonis pada Permentan yang sama. Pada pasal 7 disebutkan adanya larangan impor daging dari negara yang belum bebas dari penyakit kuku dan mulut, sementara di pasal 9 disebutkan bahwa Indonesia membebaskan impor daging olahan (dari berbagai negara) yang memungkinkan produk daging olahan tersebut menggunakan daging dari negara yang belum bebas terhadap penyakit kuku dan mulut. Disharmonisasi kebijakan ini membuat industri daging dan produk olahannya bisa kalah saing.

Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang tata cara pengurangan sampah yang menjadi tanggung jawab produsen. Produsen tidak setuju karena adanya kewajiban untuk menggunakan kemasan ramah lingkungan atau daur ulang, hal ini dinilai sangat memberatkan industri pangan.

Franky melalui GAPMMI berharap agar pemerintah melihat secara menyeluruh kebijakan-kebijakan tersebut supaya tidak mengancam kepentingan industri pangan secara nasional. GAPMMI meminta pemerintah untuk lebih mengedepankan national interest daripada hanya mementingkan kepentingan sektoral. Ita

Artikel Lainnya

  • Feb 05, 2023

    Pertimbangan Penggunaan Bahan Tambangan Pangan

    Pada dasarnya, penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) hanya digunakan pada produk pangan jika benar-benar diperlukan secara teknologi. BTP tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi syarat, cara kerja yang bertentangan dengan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) dan kerusakan pangan. Penambahan BTP pada produk pangan memiliki beberapa tujuan seperti membentuk pangan, memberikan warna, meningkatkan kualitas pangan, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, meningkatkan stabilitas, dan mengawetkan pangan. ...

  • Feb 04, 2023

    CODEX UPDATE: Adopsi Standar Keamanan Baru

    Akhir tahun 2022 yang lalu telah diselenggarakan Sidang Komisi Codex Alimentarius ke-45 (CAC45), yang terdiri dari sidang pleno dari 21-25 November 2022 (secara daring dan luring), dan dilanjutkan adopsi laporan sidang pada pada 12- 13 Desember 2022 (secara daring). Secara umum dapat dilaporkan bahwa sidang Komisi Codex Alimentarius telah berhasil mengadopsi berbagai standar keamanan pangan baru. Standar baru tersebut terdiri dari teks pedoman, kode praktik, stantard komoditas, batas maksimum residu pestisida dam batas maksimum kontaminan. Disamping itu, CAC45 juga menyepakati beberapa pekerjaan baru untuk pengembangan standar/teks lainnya. Uraian lebih detail dan lengkap dapat diperoleh di laman: https://bit.ly/CAC45meetingdetail ...

  • Feb 03, 2023

    Pentingnya Pengendalian Rempah-Rempah

    Rempah-rempah memiliki potensi bahaya yang tidak bisa disepelekan begitu saja. Pengendalian harus dimulai dari budidaya tanaman rempah yang sudah menerapkan prinsip good practices. Titik kritisnya adalah pengendalian kelembapan udara karena dengan kelembapan yang tinggi maka pada umumnya mikroba akan lebih mudah tumbuh. Proses pengeringan juga merupakan proses yang sangat penting dalam penanganan pascapanen rempah-rempah. Manajemen keamanan pangan yang komprehensif yang meliputi good hygiene practices (GHP), good manufacturing practices (GMP) dan hazard analysis and critical control points (HACCP), harus diaplikasikan dengan konsisten.  ...

  • Feb 02, 2023

    Kontaminasi Mikroba pada Rempah-Rempah

    Rempah-rempah sebagai contoh adalah pala yang merupakan komoditas ekspor unggulan karena Indonesia termasuk salah satu negara produsen dan pengekspor biji dan fuli pala terbesar dunia. Pala merupakan media yang cocok untuk pertumbuhan kapang, bila kandungan air dan kelembapan lingkungan tidak dijaga dengan baik. Kapang yang dapat tumbuh di pala tidak saja dari jenis kapang perusak tetapi juga kapang toksigenik. Di antara kapang toksigenik yang dijumpai pada pala adalah Aspergillus flavus penghasil aflatoksin. Alfatoksin utamanya dari jenis B1 merupakan mikotoksin yang paling toksik di antara beberapa mikotoksin yang dikenal mengontaminasi pangan.  ...

  • Feb 01, 2023

    Peningkatan Kualitas dan Keamanan Rempah & Bumbu

    Upaya peningkatan ekspor rempah dan bumbu tentunya harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keamanan rempah dan bumbu. Permasalahan kualitas dan keamanan rempah dan bumbu dapat diamati sejak prapanen sampai dengan pascapanen, sehingga hal ini membutuhkan penanganan yang komprehensif sepanjang rantai pangan pengolahan tersebut. Rempah-rempah yang tidak tertangani dengan baik rentan terhadap kontaminasi mikroba yang dapat menyebabkan kerusakan maupun penyebab foodborne disease. Hal ini menunjukkan perhatian dan penanganan yang serius perlu dilakukan terhadap bahaya bersumber mikroba tersebut beserta toksin yang dihasilkannya. ...